KAMMI Medan Menuntut Copot Kapolda Metro Jaya Dengan Detum

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jum'at, 26 Mei 2017. @Doc. Istimewa

Medan - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan, menggelar aksi demontrasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai momentum peringatan reformasi dan hari kebangkitan nasional, Jum'at, 26 Mei 2017.

Selain aksi Tajuk Manifesto Reformasi, aksi yang dipimpin oleh Asri Fahrizal selaku koordinator lapangan (korlap) juga merupakan respon dari KAMMI Medan atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstrasi KAMMI di Istana Negara beberapa hari lalu. Dampak dari aksi di Istana Negara tersebut menyebabkan 7 orang kader KAMMI terluka termasuk Kartika Nurakhman, Ketua KAMMI Pusat.

Terkait kedua kasus tersebut, Ketua KAMMI Medan, Arri Aliansyah membaca dan menyampaikan sikap yang mereka ambil di depan perwakilan anggota DPRD Prov SU dari fraksi Partai Golkar, Indra Jaya serta dari Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan.

Pihak DPRD Prov SU sendiri yang diwakili oleh Indra Jaya mengatakan, " Turut perihatin atas kondisi negeri ini dan apa yang dirasakan oleh KAMMI merupakan apa yang dirasakan oleh kami para anggota DPRD Prov SU," katanya. "Apa yang menjadi aspirasi KAMMI MEDAN akan langsung diteruskan ke pusat," katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Sutrisno Pangaribuan. Dia berjanji akan langsung memfax kan delapan tuntutan mahasiswa (DETUM)  ke pemerintahan pusat dan dia juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk terus menggelar parlemen jalanan sebagai katalisator bagi pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

Adapun dalam aksi tersebut lebih kurang diikuti 300 orang mahasiswa dari berbagai kampus yang ada se-Kota Medan. 

Berikut isi dari tuntutan massa aksi atau delapan tuntutan mahasiswa (Detum), yaitu:

1. Turunkan TDL listrik dan kembalikan subsidi listrik 900VA agar rakyat kecil tidak semakin tercekik;

2. Copot jaksa agung, karena jaksa tidal mencerminkan penegak hukum yang independent namun justru sarat dengan kepentingan politik;

3. Tuntaskan dan bongkar kasus korupsi BLBI Dan e-KTP dengan setuntas-tuntasnya;

4. Hentikan kriminalisasi terhadap ulama;

5. Tolak liberalisasi SDM dan ekonomi Indonesia;

6. Kecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung KAMMI di Istana negara 24 MeI 2017;

7. TEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DAN TANPA TEBANG PILIH;

8. TEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DAN TANPA TEBANG PILIH.

Editor: Tim Redaksi