Bagaimana Jika Dilakukan Dengan Sistem Demokrasi? (Menanggapi Pemilihan Rektor Oleh Presiden)

Chaerol Rizal. @Doc. Istimewa

Banda Aceh - Rencana pemerintah untuk melakukan pemilihan rektor perguruan tinggi melalui konsultasi dan persetujuan dari Menristek Dikti ke Presiden Republik Indonesia, dinilai akan mempengaruhi ke-independenan sebuah perguruan tinggi yang notabanenya adalah tempat mengenyam pendidikan.

Hal itu disampaikan mahasiswa pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret (UNS), Chaerol Rizal saat dihubungi oleh Cakra Himas FKIP Unsyiah.

Rizal mengatakan, rencana pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang yang mengamanahkan agar perguruan tinggi terbebas dari segala unsur politik, apalagi politik praktis.

"Tentu saja, kami selaku mahasiswa tidak ingin kampus yang notabene sebagai tempat mengenyam pendidikan dan bersemayamnya para intelegensia, direcoki oleh unsur-unsur politik yang tidak sehat lagi," ungkap Rizal, Selasa, 6 Juni 2017.

(Baca: Presiden Akan Ambilalih Pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Karena Ada Calon Rektor Pendukung ISIS)

Mengenai pemilihan rektor yang harus mendapat persetujuan atau konsultasi dengan Presiden, Rizal mengajak untuk menganalisis sistem politik yang dianut di Indonesia, yakni sistem Demokrasi. Dia menjelaskan dengan mencontohkan, mulai dari pemilihan presiden, legislator, hingga pemimpin daerah, semua dilakukan dengan pemilihan langsung.

"Tetapi persoalannya sekarang adalah Presiden ingin mengambil alih kekuasaan yang ada pada Menristek Dikti," jelas Demisioner Ketua Korwil Ikahimsi Wilayah VIII Aceh-Sumatera Utara.

"Harusnya ya, jika pemilihan rektor tidak sesuai keinginan Presiden, Presiden ya tinggal menggantikan saja Menristek Dikti nya. Tetapi Presiden malah menginginkan yang lebih," jelasnya lagi.

Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah ini juga mengatakan, persoalan kampus bukan hanya terletak pada persetujuan pemilihan rektor saja. Permasalahan kampus yang lebih kompleks lagi seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah.

"Mulai dari sarana dan prasarana, biaya SPP (UKT) yang tidak tepat sasaran, pemberian beasiswa, kualitas mahasiswa dan dosen, birokrasi kampus, organisasi kampus dan sebagainya," jelas Rizal.

"Presiden seharusnya lebih jeli melihat permasalahan yang dihadapi kampus saat ini, ketimbang mengedepankan nafsu yang ingin merebut kue kekuasaan di kampus," jelasnya lagi.

(Baca: Ini Penjelasan Mendagri Soal Pelibatan Presiden Dalam Pemilihan Rektor)

Rizal menantang pemerintah, jika tetap bersikeras ingin melakukan pemilihan rektor perguruan tinggi melalui konsultasi dan persetujuan dari Menristek Dikti ke Presiden. Maka terapkan pemilihannya sesuai dengan sistem politik yang dianut Bangsa Indonesia.

"Bagaimana jika seandainya kami selaku mahasiswa menginginkan agar pemilihan rektor, dekan, dan kepala program studi diberlangsungkan secara demokrasi (pemilihan umum)? Bagaimana jika kami meminta agar rektor dan pimpinan fakultas dan prodi dipilih langsung layaknya pemilihan kepala daerah? Ya, bagaimana jika kami menginginkan agar kampus menerapkan sistem kebalikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (dalam hal ini rakyat diganti menjadi mahasiswa)?," jelas si Rizal.

"Kampus harus menerapkan sistem demokrasi, tidak hanya sebatas kepada pemilihan organisasi mahasiswa saja tetapi juga rektorat beserta pimpinan jajaran fakultas harus dipilih langsung oleh mahasiswa. Karena selama ini pemilihan rektor ada di tangan senat kampus. Jika Presiden menginginkan demokrasi, maka kampus adalah tempat yang layak untuk menjalankannya," jelasnya lagi.

(Baca: Rektor Dipilih Presiden, Pengamat: Kampus Bukan Abdi Penguasa)

Dia meyakini tantangan yang disarankannya pasti tidak akan diterima, "Usulan tersebut akan ditolak secara mentah-mentah oleh penyelenggara kampus, termasuk Presiden dan Menristek Dikti. Sebab mereka takut kepada mahasiswa dan tidak menginginkan sistem demokrasi berlaku di kampus," katanya. "Oleh karena itu, saya selaku mahasiswa menolak keras jika Presiden ikut campur dalam pemilihan rektor," tutup mahasiswa pascasarjana yang lahir di Nagan Raya ini.

Editor: Tim Redaksi